BERITA - hukum-kriminal.infogue.com -
PONTIANAK, SELASA - Dalam setahun terakhir, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangani 43 kasus tindak pidana korupsi. Dari jumlah itu belum ada satu pun kasus yang sampai disidangkan di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Baru ada tiga kasus korupsi yang sampai pada tahap pembuatan rencana dakwaan.
Yang (membuat) lama (penanganan kasus korupsi) adalah proses pengumpulan bukti-bukti yang terkait dengan audit BPKP. "Pemeriksaan terhadap sejumlah kasus yang menyangkut kepala daerah juga masih menunggu ijin dari Presiden. Itu bedanya kejaksaan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Kepala Kejati Kalbar Salamoen, Selasa (22/7), di sela-sela peringatan Hari Adhyaksa di Pontianak.
Selain itu, menurutnya keterbatasan jumlah jaksa di Kalbar tidak sebanding dengan jumlah kasus-kasus yang ditangani. Kalbar hanya memiliki 162 jaksa, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kalbar, satu orang jaksa di Kalbar melayani 25.423 penduduk. Sementara kasus-kasus yang ditangani di Kalbar tidak hanya kasus korupsi, tetapi juga kasus pembalakan liar, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan kasus-kasus pidana lainnya.
Asisten Pidana Khusus Kejati Kalbar menambahkan, beberapa kasus dugaan korupsi yang masih ditangani Kejati Kalbar lain dugaan penyimpangan dana asuransi Pemda Kalbar tahun 2004-2006 yang melibatkan mantan gubernur Kalbar Usman Jafar, mantan wakil gubernur Kalbar LH Kadir, dan mantan sekretaris daerah Kalbar Henri Usman. Selain itu juga ada k asus pengadaan logistik pemilu yang melibatkan mantan anggota KPU Kalbar.
Lihat Sumbernya
